JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla
menekankan pentingnya studi banding ke luar negeri bagi para insinyur
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan melakukan
studi banding ke luar negeri, para insiyur Indonesia bisa mengejar
perkembangan teknologi.
"Jangan hanya DPR yang studi banding, PU harusnya yang lebih penting studi banding, baru kita bisa mengejar teknologi itu. Jadi jangan kalau ada seminar pengairan, seminar infrastruktur apa, maka harus hadir.
Dulu PU maju karena banyak orang dikirim ke luar negeri, ke Belanda, Jepang, itu baru bisa modernisasi," kata Kalla saat memberikan pengarahan kepada pegawai Kementerian PU-Pera di Kantor Kementerian PU-Pera Jakarta, Jumat (3/9/2015).
Kalla juga membantah anggapan yang menilai studi banding ke luar negeri hanya membuang-buang uang negara. Menurut dia, studi banding ke luar negeri justru bagian dari penghematan.
"Karena teknologi pada akhirnya menghemat jumlah, waktu, dan kualitas," sambung Kalla.
Tanpa mempelajari teknologi mutakhir dari negara lain, Indonesia bisa tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan perencanaan proyek. Karena itu, lanjut dia, para ahli yang bertugas menyusun perencanaan proyek harus terus melakukan peninjauan dan belajar di negara lain.
"Maka itu, sekian bulan, setahun, harus keliling China, Jepang, Eropa, untuk melihat bagaimana membangun sarana dan prasarana yang cepat," ucap Kalla.
Wapres lalu mencontohkan pembangunan infrastruktur di negara tetangga, Malaysia. Menurut Kalla, pembangunan infrastruktur di Malaysia kini lebih baik daripada Indonesia karena mereka mengejar ketertinggalan teknologi.
"Dulu itu Malaysia kita yang mengajari bikin jalan, sekarang mereka lebih baik. Kenapa terjadi? Karena teknologinya apa, sistemnya apa," kata Kalla.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga meminta Kementerian PU-Pera meningkatkan pembangunan proyek infrastruktur meskipun alokasi anggaran untuk kementerian itu dikurangi tahun depan.
Untuk 2016, alokasi anggaran Kementerian PU-Pera berkurang sekitar 10 persen dibandingkan dengan 2015. Pada 2015, PU-Pera mendapatkan alokasi anggaran Rp 118,6 triliun.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, hingga September 2015, penyerapan anggaran Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sudah mencapai 33,3 persen atau kurang lebih Rp 39,5 triliun.
"Secara grafik, kami laporkan akhir Agustus kita sudah belanjakan 33,3 persen. Pada akhir September, 44 persen dan akhir Desember kami prediksi 93 persen dari total anggaran Rp 119 triliun," kata Basuki.
(Kompas.com/sw)
"Jangan hanya DPR yang studi banding, PU harusnya yang lebih penting studi banding, baru kita bisa mengejar teknologi itu. Jadi jangan kalau ada seminar pengairan, seminar infrastruktur apa, maka harus hadir.
Dulu PU maju karena banyak orang dikirim ke luar negeri, ke Belanda, Jepang, itu baru bisa modernisasi," kata Kalla saat memberikan pengarahan kepada pegawai Kementerian PU-Pera di Kantor Kementerian PU-Pera Jakarta, Jumat (3/9/2015).
Kalla juga membantah anggapan yang menilai studi banding ke luar negeri hanya membuang-buang uang negara. Menurut dia, studi banding ke luar negeri justru bagian dari penghematan.
"Karena teknologi pada akhirnya menghemat jumlah, waktu, dan kualitas," sambung Kalla.
Tanpa mempelajari teknologi mutakhir dari negara lain, Indonesia bisa tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan perencanaan proyek. Karena itu, lanjut dia, para ahli yang bertugas menyusun perencanaan proyek harus terus melakukan peninjauan dan belajar di negara lain.
"Maka itu, sekian bulan, setahun, harus keliling China, Jepang, Eropa, untuk melihat bagaimana membangun sarana dan prasarana yang cepat," ucap Kalla.
Wapres lalu mencontohkan pembangunan infrastruktur di negara tetangga, Malaysia. Menurut Kalla, pembangunan infrastruktur di Malaysia kini lebih baik daripada Indonesia karena mereka mengejar ketertinggalan teknologi.
"Dulu itu Malaysia kita yang mengajari bikin jalan, sekarang mereka lebih baik. Kenapa terjadi? Karena teknologinya apa, sistemnya apa," kata Kalla.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga meminta Kementerian PU-Pera meningkatkan pembangunan proyek infrastruktur meskipun alokasi anggaran untuk kementerian itu dikurangi tahun depan.
Untuk 2016, alokasi anggaran Kementerian PU-Pera berkurang sekitar 10 persen dibandingkan dengan 2015. Pada 2015, PU-Pera mendapatkan alokasi anggaran Rp 118,6 triliun.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, hingga September 2015, penyerapan anggaran Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sudah mencapai 33,3 persen atau kurang lebih Rp 39,5 triliun.
"Secara grafik, kami laporkan akhir Agustus kita sudah belanjakan 33,3 persen. Pada akhir September, 44 persen dan akhir Desember kami prediksi 93 persen dari total anggaran Rp 119 triliun," kata Basuki.
(Kompas.com/sw)
Posting Komentar