BATAM- Belum lagi permasalahan
membludaknya siswa di SMA Negeri 1 Batam mendapatkan solusi. Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 1, M Chaidir sudah memberikan pernyataan mengejutkan.
Bukan saja mengakui banyaknya siswa titipan, pria ini mengaku bahwa diantara siswa titipan tersebut ada juga yang dimasukkan oleh Wakil Wali Kota Rudi.
Pernyataan itupun membuat anggota komisi IV DPRD Batam meradang.
Salah satu anggota komisi IV DPRD Batam Safari Ramadhan yang menangani masalah pendidikan, pekerja dan kesehatan itupun menilai Wakil Wali Kota Rudi sudah melakukan kebohongan terhadap publik.
"Dia bilang tidak ada menitip, tapi pengakuan Kepsek justru Rudi menitipkan dua orang siswa. Ini sudah pembohongan kepada masyarakat Batam," ujarnya.
Menurut legislator PAN itu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2015 ini penuh intervensi dari kepala daerah.
Seharusnya, kepala daerah yang berfungsi sebagai pengawas dari SKPD-nya, tidak ikut campur dalam PPDB ini.
"Kalau intervensi sudah datang dari pejabat pemerintahnya sendiri, artinya mereka yang merusak sistem," ucap pria yang akrab dikenal sebagai Politisi surau itu.
Pengakuan Kepsek yang menyebutkan Rudi menitipkan dua orang murid melalui PPDB offline menurutnya menjadi jawaban atas informasi yang beredar saat in mengenai kesertaan DPRD Batam menjadi calo dalam PPDB di sekolah unggulan.
"Sekarang masyarakat bisa menilai sendiri, siapa yang punya titipan di sekolah unggulan sebenarnya," kata Safari.
Safari yang juga sempat melakukan sidak ke sekolah unggulan tersebut menyatakan akibat permasalahan ini sangat mengancam kualitas SMA N 1 ke depannya.
Padahal, sudah menjadi tugas pemerintah menjaga serta mengembangkan mutu sekolah unggulan jadi lebih baik lagi.
"Kalau siswanya sudah menumpuk karena titipan, otomatis akan merusak sistem belajar mengajar yang sudah ada selama ini," kata dia.
Safari mengatakan, pemerintah harus memiliki solusi atas persoalan ini.
Jangan sampai siswa menjadi korban atas intervensi pejabat daerah. Mengenai pengakuan Kepsek tersebut, komisi IV DPRD Batam segera akan memanggil pihak terkait untuk membahas lebih jauh persoalan tersebut.
"Kalau sudah pihak yang bertanggungjawab yang melakukan ini, tentu harus ada solusi. Kita akan menyusun pertemuan dengan pihak-pihak terkait," ucapnya.
(Tribun/sm)
Bukan saja mengakui banyaknya siswa titipan, pria ini mengaku bahwa diantara siswa titipan tersebut ada juga yang dimasukkan oleh Wakil Wali Kota Rudi.
Pernyataan itupun membuat anggota komisi IV DPRD Batam meradang.
Salah satu anggota komisi IV DPRD Batam Safari Ramadhan yang menangani masalah pendidikan, pekerja dan kesehatan itupun menilai Wakil Wali Kota Rudi sudah melakukan kebohongan terhadap publik.
"Dia bilang tidak ada menitip, tapi pengakuan Kepsek justru Rudi menitipkan dua orang siswa. Ini sudah pembohongan kepada masyarakat Batam," ujarnya.
Menurut legislator PAN itu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2015 ini penuh intervensi dari kepala daerah.
Seharusnya, kepala daerah yang berfungsi sebagai pengawas dari SKPD-nya, tidak ikut campur dalam PPDB ini.
"Kalau intervensi sudah datang dari pejabat pemerintahnya sendiri, artinya mereka yang merusak sistem," ucap pria yang akrab dikenal sebagai Politisi surau itu.
Pengakuan Kepsek yang menyebutkan Rudi menitipkan dua orang murid melalui PPDB offline menurutnya menjadi jawaban atas informasi yang beredar saat in mengenai kesertaan DPRD Batam menjadi calo dalam PPDB di sekolah unggulan.
"Sekarang masyarakat bisa menilai sendiri, siapa yang punya titipan di sekolah unggulan sebenarnya," kata Safari.
Safari yang juga sempat melakukan sidak ke sekolah unggulan tersebut menyatakan akibat permasalahan ini sangat mengancam kualitas SMA N 1 ke depannya.
Padahal, sudah menjadi tugas pemerintah menjaga serta mengembangkan mutu sekolah unggulan jadi lebih baik lagi.
"Kalau siswanya sudah menumpuk karena titipan, otomatis akan merusak sistem belajar mengajar yang sudah ada selama ini," kata dia.
Safari mengatakan, pemerintah harus memiliki solusi atas persoalan ini.
Jangan sampai siswa menjadi korban atas intervensi pejabat daerah. Mengenai pengakuan Kepsek tersebut, komisi IV DPRD Batam segera akan memanggil pihak terkait untuk membahas lebih jauh persoalan tersebut.
"Kalau sudah pihak yang bertanggungjawab yang melakukan ini, tentu harus ada solusi. Kita akan menyusun pertemuan dengan pihak-pihak terkait," ucapnya.
(Tribun/sm)
Posting Komentar