JAKARTA - Setelah menggelar rapat terbatas dan memerintahkan Badan Intelijen Negara (BIN) serta Polri untuk mengantisipasi lebih dini potensi konflik pada gelaranPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Desember mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Selasa (3/11) mengundang penyelenggara Pilkada ke Istana untuk mencari tahu perkembangan pilkada.
Nampak hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik beserta komisioner lainnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidique, dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron.
Sementara, Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
"Presiden ingin tahu secara detail persiapan pilkada. Hari ini semakin lengkap dengan apa yang akan disampaikan KPU, Bawaslu, dan DKPP," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, suasana menjelang pilkada serentak pada 9 Desember nanti harus terus dipantau. Diungkapkannya, mulai 4 November 2015, tim yang dibentuk bersama oleh Kementerian Polhukam, serta KPU dan Bawaslu akan mulai turun memantau situasi di lapangan. Daerah yang menjadi prioritas pemantauan, di antaranya adalah Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara.
"Selain itu juga di sejumlah daerah yang diindikasikan menimbulkan konflik pada saat penghitungan atau penetapan suara akan diawasi," ujar Tjahjo.
Posting Komentar