JAKARTA - Menghadapi persaingan dengan
tenaga kerja asing, tenaga kerja lokal membutuhkan suatu kualitas
individu yang kompeten, jika tidak ingin kalah dalam persaingan dalam
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nantinya.
Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kewenterian PUPR
menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi
Indonesia untuk memperoleh keterampil yang diakui atau besertifikat.
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Dirjen Bina Konstruksi, Rachman Arif, mengatakan dari 7,3 juta tenaga kerja Indonesia, yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk tenaga ahli baru sekira 120.000 orang. Sementara untuk tenaga terampil 300.000 orang. Artinya itu kurang dari 10 persen dari total 7,3 juta tenaga kerja di Indonesia yang beroleh sertifikasi.
"Jadi masih banyak yang disertifikati. Untuk MEA kita harus hadapi suka atau tidak suka harus kita siapkan. Untuk itu dibutuhkan pekerja keras untuk mempertahankan pasar konstruksi jangan sampai pasar kita di obok-obok," ujar Arif, dalam acara Talk Show "Tenaga Kerja Konstruksi Besertifikat ", di Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Arif mengakui, target sertifikasi tersebut seharusnya sudah bisa diberikan 2014 lalu, tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan karena kendalanya pertama, Dirjen Bina Konstruksi sering melakukan hal tersebut itu sendiri. Sendiri, artinya Bina Konstruksi membutuhkan kerjasama dengan stakeholder, asosiasi dan sebagainya.
"Kita perlukan kolaborasi, kerjasama dan bersinergi dengan para stake holder kita. Contohnya asosiasi badan usaha seperti Wijaya Karya dan Adhi Karya di mana mereka juga punya lembaga pelatihan sebetulnya. Kenapa kita tidak gunakan hal tersebut.
Kita gunakan fasilitas mereka untuk membantu kita melakukan pelatihan,"tuturnya.
"Kita bicara Indonesia Corporate, jadi fasilitas yang dimiliki bangsa Indonesia adalah fasilitas bersama, itu yang ditekankan. Dengan demikian target sertifikasi seluruh tenaga kerja Indonesia dapat tercapai," tukas dia.
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Dirjen Bina Konstruksi, Rachman Arif, mengatakan dari 7,3 juta tenaga kerja Indonesia, yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk tenaga ahli baru sekira 120.000 orang. Sementara untuk tenaga terampil 300.000 orang. Artinya itu kurang dari 10 persen dari total 7,3 juta tenaga kerja di Indonesia yang beroleh sertifikasi.
"Jadi masih banyak yang disertifikati. Untuk MEA kita harus hadapi suka atau tidak suka harus kita siapkan. Untuk itu dibutuhkan pekerja keras untuk mempertahankan pasar konstruksi jangan sampai pasar kita di obok-obok," ujar Arif, dalam acara Talk Show "Tenaga Kerja Konstruksi Besertifikat ", di Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Arif mengakui, target sertifikasi tersebut seharusnya sudah bisa diberikan 2014 lalu, tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan karena kendalanya pertama, Dirjen Bina Konstruksi sering melakukan hal tersebut itu sendiri. Sendiri, artinya Bina Konstruksi membutuhkan kerjasama dengan stakeholder, asosiasi dan sebagainya.
"Kita perlukan kolaborasi, kerjasama dan bersinergi dengan para stake holder kita. Contohnya asosiasi badan usaha seperti Wijaya Karya dan Adhi Karya di mana mereka juga punya lembaga pelatihan sebetulnya. Kenapa kita tidak gunakan hal tersebut.
Kita gunakan fasilitas mereka untuk membantu kita melakukan pelatihan,"tuturnya.
"Kita bicara Indonesia Corporate, jadi fasilitas yang dimiliki bangsa Indonesia adalah fasilitas bersama, itu yang ditekankan. Dengan demikian target sertifikasi seluruh tenaga kerja Indonesia dapat tercapai," tukas dia.
Posting Komentar