Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail (tengah) didampingi Direktur Utama Perum PPD Pande Putu Yasa dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono saat acara peresmian bus transjabodetabek rute Depok-Grogol, di Terminal Depok, Senin (7/9/2015)

DEPOK - Setelah sempat tertunda hampir dua pekan, layanan bus transjabodetabek rute Depok akhirnya resmi beroperasi, Senin (7/9/2015). Peresmian ini merupakan kelanjutan dari layanan bus yang sama untuk rute Ciputat, Bekasi, dan Tangerang yang telah lebih dulu beroperasi.

Pengoperasian bus transjabodetabek rute Depok ditandai dengan acara peresmian yang dilakukan Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono; dan Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa di Terminal Depok, Senin (7/9/2015).

Dalam sambutannya, Djoko mengatakan, adanya layanan bus transjabodetabek dilatarbelakangi semakin banyaknya pusat-pusat kegiatan perekomomian di Ibu Kota, yang kemudian berbanding lurus dengan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.

Djoko menyebut, semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi berdampak terhadap semakin tingginya angka kemacetan lalu lintas, yang ia nilai tidak lagi hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota sekitarnya, meliputi Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

"Sekarang ini sebenarnya Ibu Kota Indonesia itu bukan lagi Jakarta saja, tapi sudah seluruh Jabodetabek," kata dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Nurmahmudi menyinggung soal konsep Megapolitan yang didengungkan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007, Sutiyoso. Ia menilai konsep tersebut sebagai sesuatu yang sangat bagus. Asalkan, kepentingan politik di dalamnya harus diminimalisir.

"Harusnya kepentingan profesional dan kepentingan teknis yang perlu dikedepankan. Penguatan kementerian-kementerian terkait perlu diperkuat. Karena ini jadi bagian dari upaya integrasi dan interkoneksitas antar wilayah-wilayah yang ada," ucap dia.

Pembayaran non-Tunai

Layanan bus transjabodetabek adalah layanan bus yang dirancang oleh Kementerian Perhubungan. Layanan bus yang dirancang untuk melayani rute Jakarta dan kota-kota penyangga ini beroperasi dari pukul 05.00-22.00. Pengoperasiannya dilakukan oleh Perum PPD.

Khusus untuk rute Depok, tarif yang dikenakan adalah sebesar Rp 9.000. Pembayaran dilakukan secara non-tunai. PPD memasang sebuah mesin tiket elektronik di pintu masuk bus. Setelah naik dan masuk ke dalam bus, penumpang diminta untuk melakukan "tapping" di mesin tersebut.

Untuk sementara ini, tiket elektronik yang dapat digunakan hanyalah yang dikeluarkan oleh PT Telkom. Tiket elektronik yang dikeluarkan oleh PT Telkom dapat dibeli di dalam bus. Tiket dibanderol dengan harga Rp 20.000, dengan saldo awal Rp 14.000. Bila saldo dalam kartu tidak mencukupi, penumpang bisa melakukan penambahan saldo (top up) di dalam bus.

PPD menyediakan asisten pramudi yang bisa membantu terkait hal tersebut. Terintegrasi dengan Busway Layanan bus transjabodetabek terintegrasi dengan layanan bus transjakarta. Saat berangkat dari kota penyangga, bus ini akan beroperasi di jalan reguler. Namun, setelah memasuki kota Jakarta, bus akan melintas di jalur bus transjakata atau busway.

Penumpang transjabodetabek dipastikan tidak akan terkena biaya tambahan bila melanjutkan perjalanan dengan transjakarta. Hal yang sama berlaku untuk penumpang transjakarta yang naik transjabodetabek, selama bus masih berada di dalam busway.

Pengenaan tarif Rp 9.000 baru akan dilakukan setelah bus keluar dari Kota Jakarta. Selama beroperasi di dalam "busway", transjabodetabek dipastikan akan berhenti di semua halte yang dilewati.

Khusus untuk rute Depok, pemberangkatan bus diawali dari Terminal Depok, kemudian menyusuri Jalan Margonda, Juanda, dan Tol Cijago. Bus akan mengawali titik pemberhentiannya di Kota Jakarta dari Halte PGC di Cililitan, Jakarta Timur. Setelah itu, bus menuju arah Cawang. Setelah melewati Halte UKI Cawang, bus akan menyusuri jalur koridor 9 hingga akhirnya sampai di Terminal Grogol, Jakarta Barat.

Mengacu pada segala fasilitas tersebut, Djoko berharap ke depannya tingkat penggunaan kendaraan pribadi oleh warga kota penyangga yang bekerja di Jakarta semakin berkurang.

"Karena untuk dapat mengurangi kemacetan, pemerintah  membutuhkan peran serta warga masyarakat," tukasnya. 


(Kompas.com/sw)

Posting Komentar

 
Top