Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail (tengah) didampingi Direktur Utama
Perum PPD Pande Putu Yasa dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Kemenhub Djoko Sasono saat acara peresmian bus transjabodetabek rute
Depok-Grogol, di Terminal Depok, Senin (7/9/2015)
DEPOK - Setelah sempat tertunda hampir dua
pekan, layanan bus transjabodetabek rute Depok akhirnya resmi
beroperasi, Senin (7/9/2015). Peresmian ini merupakan kelanjutan dari
layanan bus yang sama untuk rute Ciputat, Bekasi, dan Tangerang yang
telah lebih dulu beroperasi.
Pengoperasian bus transjabodetabek
rute Depok ditandai dengan acara peresmian yang dilakukan Wali Kota
Depok Nurmahmudi Ismail, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan Djoko Sasono; dan Direktur Utama Perum Pengangkutan
Penumpang Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa di Terminal Depok, Senin
(7/9/2015).
Dalam sambutannya, Djoko mengatakan, adanya layanan
bus transjabodetabek dilatarbelakangi semakin banyaknya pusat-pusat
kegiatan perekomomian di Ibu Kota, yang kemudian berbanding lurus dengan
meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.
Djoko menyebut,
semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi berdampak terhadap
semakin tingginya angka kemacetan lalu lintas, yang ia nilai tidak lagi
hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota sekitarnya, meliputi
Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.
"Sekarang ini sebenarnya Ibu Kota Indonesia itu bukan lagi Jakarta saja, tapi sudah seluruh Jabodetabek," kata dia.
Sementara
itu, dalam kesempatan yang sama, Nurmahmudi menyinggung soal konsep
Megapolitan yang didengungkan oleh Gubernur DKI Jakarta periode
1997-2007, Sutiyoso. Ia menilai konsep tersebut sebagai sesuatu yang
sangat bagus. Asalkan, kepentingan politik di dalamnya harus
diminimalisir.
"Harusnya kepentingan profesional dan kepentingan
teknis yang perlu dikedepankan. Penguatan kementerian-kementerian
terkait perlu diperkuat. Karena ini jadi bagian dari upaya integrasi dan
interkoneksitas antar wilayah-wilayah yang ada," ucap dia.
Pembayaran non-Tunai
Layanan
bus transjabodetabek adalah layanan bus yang dirancang oleh Kementerian
Perhubungan. Layanan bus yang dirancang untuk melayani rute Jakarta dan
kota-kota penyangga ini beroperasi dari pukul 05.00-22.00.
Pengoperasiannya dilakukan oleh Perum PPD.
Khusus untuk rute
Depok, tarif yang dikenakan adalah sebesar Rp 9.000. Pembayaran
dilakukan secara non-tunai. PPD memasang sebuah mesin tiket elektronik
di pintu masuk bus. Setelah naik dan masuk ke dalam bus, penumpang
diminta untuk melakukan "tapping" di mesin tersebut.
Untuk
sementara ini, tiket elektronik yang dapat digunakan hanyalah yang
dikeluarkan oleh PT Telkom. Tiket elektronik yang dikeluarkan oleh PT
Telkom dapat dibeli di dalam bus. Tiket dibanderol dengan harga Rp
20.000, dengan saldo awal Rp 14.000. Bila saldo dalam kartu tidak
mencukupi, penumpang bisa melakukan penambahan saldo (top up) di dalam
bus.
PPD menyediakan asisten pramudi yang bisa membantu terkait
hal tersebut. Terintegrasi dengan Busway Layanan bus transjabodetabek
terintegrasi dengan layanan bus transjakarta. Saat berangkat dari kota
penyangga, bus ini akan beroperasi di jalan reguler. Namun, setelah
memasuki kota Jakarta, bus akan melintas di jalur bus transjakata atau
busway.
Penumpang transjabodetabek dipastikan tidak akan terkena
biaya tambahan bila melanjutkan perjalanan dengan transjakarta. Hal
yang sama berlaku untuk penumpang transjakarta yang naik
transjabodetabek, selama bus masih berada di dalam busway.
Pengenaan
tarif Rp 9.000 baru akan dilakukan setelah bus keluar dari Kota
Jakarta. Selama beroperasi di dalam "busway", transjabodetabek
dipastikan akan berhenti di semua halte yang dilewati.
Khusus
untuk rute Depok, pemberangkatan bus diawali dari Terminal Depok,
kemudian menyusuri Jalan Margonda, Juanda, dan Tol Cijago. Bus akan
mengawali titik pemberhentiannya di Kota Jakarta dari Halte PGC di
Cililitan, Jakarta Timur. Setelah itu, bus menuju arah Cawang. Setelah
melewati Halte UKI Cawang, bus akan menyusuri jalur koridor 9 hingga
akhirnya sampai di Terminal Grogol, Jakarta Barat.
Mengacu pada
segala fasilitas tersebut, Djoko berharap ke depannya tingkat penggunaan
kendaraan pribadi oleh warga kota penyangga yang bekerja di Jakarta
semakin berkurang.
"Karena untuk dapat mengurangi kemacetan,
pemerintah membutuhkan peran serta warga masyarakat," tukasnya.
(Kompas.com/sw)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar