Relawan Jokowi Jadi Dubes, DPR Curigai Balas Budi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengajukan 33 nama calon duta besar (dubes) Indonesia ke DPR. Dari 33 nama itu, terdapat politisi dan relawan Jokowi saat Pilpres 2014.

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya merasa prihatin jika calon dubes yang diusulkan Jokowi itu berunsurkan balas budi, seperti yang terjadi sebelumnya di beberapa posisi strategis.

"Kami prihatin jika balas budi untuk relawan pendukung Jokowi-JK dibalas dengan posisi yang strategis seperti dubes. Jabatan dubes tidak sama dengan jabatan komisaris di BUMN," ungkap Tantowi pada wartawan, di Jakarta, Senin (10/8/2015).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, seorang dubes harus bisa bertindak sesuai UU dan merepresentasikan rakyat dan negara di luar negeri. Pemangku jabatan ini haruslah menguasai segala permasalahan bangsa.

"Juga mempunyai kecakapan komunikasi agar dapat menjadi wakil bangsa yang baik sekaligus dapat mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari negara akreditasi untuk kepentingan bangsa dan negara kita," tegas Tantowi.

Lanjut Tantowi, salah satu tantangan dubes adalah menghadapi sentimen negatif negara yang tak setuju dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia.

"Di saat seperti ini Indonesia membutuhkan dubes yang benar-benar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan keluar dari posisi kritis. Terus terang, ada keraguan kami di Komisi I terhadap beberapa calon yang diajukan, mengingat pengalaman dan pengetahuan mereka yang minim tentang geopolitik dan diplomasi," pungkasnya.

Berikut daftar lengkap nama calon dubes yang diajukan Jokowi ke DPR:

1. Hasan Bagis, S.E., M.Sc, untuk Uni Emirat Arab

2. Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A. untuk Aljazair

3. Drs. Bambang Antarikso, M.A., untuk Irak

4. Drs. H. Husnan Bey Fananie, M.A, untuk Azerbaijan

5. Drs. Ahmad Rusdi, untuk Kerajaan Thailand

6. Drs. Yuri Octavian Thamrin, untuk Kerajaan Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa

7. Drs. Helmy Fauzi, untuk Republik Mesir

8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, untuk Republik Bolivarian Venezuela

9. Mansyur Pangeran, S.H. untuk Republik Senegal

10. Drs. I Gusti Agung Wesaka Puja, M.A., untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW

11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehab, S.IP., untuk Qatar

12. Ibnu Hadi, S.E, M.Ec, untuk Republik Sosialis Vietnam

13. Alfred Tanduk Palembangan, S.H., untuk Republik Kuba

14. Wiwiek Setyawati Firman, S.H., untuk Republik Finlandia

15. Drs. Iwan Suyudhie Amri, untuk Republik Islam Pakistan

16. Muhammad Ibnu Said, S.H., untuk Kerajaan Denmark

17. Dr. Rizal Sukma, untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia

18. Drs. Tito Dos Santos Baptista, untuk Republik Mozambique

19. Drs. Mohammad Wahid Supriyadi, untuk Federasi Rusia

20. Musthofa Taufik Abdul Latif, B.A., M.A., untuk Kesultanan Oman

21. Drs. R Soehardjono Sastromihardjo, M.A., untuk Republik Kenya

22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, S.E., untuk Republik Panama

23. Dian Triansyah Djani, S.E., M.A., Perutusan Tetap PBB

24. Dra. Diennaryati Tjokrisuprihatono, M.Psi., untuk Republik Ekuador

25. Drs. H. Agus Maftuh Abegebriel, M.A., untuk Kerajaan Arab Saudi

26. Amelia Achmad Yani, untuk Bosnia-Herzegovina

27. I Gede Ngurah Swajaya, S.H., M.A., untuk Republik Singapura

28. Sri Astari Rasjid, untuk Republik Bulgaria

29. R Bagas Hapsoro, S.H., M..A., untuk Kerajaan Swedia

30. Octavino Alimudin, S.H., LL.M., untuk Republik Islam Iran

31. Drs. Antonius Agus Sriyono, untuk Tahta Suci Vatican

32. Drs. Eddy Basuki, untuk Republik Namibia

33. Alexander Litaay untuk Republik Kroasia

(Okz/fmi)