Demokrat tegaskan tak pakai mahar politik di pilkada serentak

Juru Bicara Partai Demokrat Ramadhan Pohan tegaskan tidak ada budaya mahar politik yang dilakukan partainya dalam pagelaran pilkada serentak Desember nanti. Dia memastikan, dalam Undang-Undang (UU), mahar politik jelas tidak diperbolehkan sehingga Demokrat tidak ada mahar untuk mencalonkan orang jadi kepala daerah.

Ramadhan menjelaskan, saat ini bagi para kader atau non kader yang ingin maju lewat Demokrat harus mengikuti proses seleksi ketat. Mereka harus punya integritas dan elektabilitas untuk bisa maju menjadi calon dari Demokrat.

"Tak ada mahar. Yang penting integritas, kompetensi, elektabilitas. Soal strategi perang, ada yang garis permanen, ada yang situasional juga," kata Ramadhan kepada merdeka.com, Senin (13/7).

Ramadhan mengakui bahwa kekuatan uang dalam pilkada memang dibutuhkan untuk memenangkan persaingan. Namun menurut dia, hal itu masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan Undang-Undang.

"Proporsional lah. Logistik tidak akan memenangkan pertempuran. Tapi perang tanpa logistik, tidak mungkin dimenangkan," cetus dia.

Oleh sebab itu, yang terpenting bagi Demokrat yakni efektif menghadapi pertempuran pilkada nantinya. "Jadi wajar, efektif dan efisien sajalah," imbuhnya.

Bukan menjadi rahasia umum lagi setiap pagelaran pilkada biasanya diwarnai dengan mahar politik dari partai dan calon yang hendak maju. Orang yang hendak maju, biasanya diminta uang dengan jumlah tertentu untuk bisa diusung partai tersebut dalam pilkada. Bahkan, ada yang mematok harga, calon kepala daerah harus bayar per anggota DPRD dari partai tertentu untuk bisa dicalonkan.

[okz/rnd/sw]