JAKARTA - Sebanyak 34 kementerian telah menyerahkan laporan kinerjanya
selama enam bulan menjabat, serta menyerahkan rencana kerja untuk enam
bulan mendatang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu, apakah
laporan kinerja itu akan menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Jokowi
untuk merombak kabinetnya?
Pengamat politik dari Populi Centre, Nico Harjanto menilai, evaluasi
yang dilakukan Jokowi ini merupakan bagian dari strategi Jokowi dalam
mengontrol kinerja kabinetnya.
Meski telat, namun langkah Jokowi ini berpotensi dilakukannya
reposisi atau reshuffle kabinet bagi menteri-menteri yang kinerjanya tak
memuaskan selama enam bulan bekerja.
"Sejauh ini memang terasa anggota kabinet yang kinerjanya
mengecewakan sehingga sejauh ini belum terasa kontribusinya untuk
memperkuat pemerintahan dan menjalankan program-program Kabinet Kerja,"
jelas Nico saat dihubungi Okezone, di Jakarta, Jumat (19/6/2015).
Menurut Nico, laporan kerja yang diserahkan para menteri kemarin akan
dijadikan bukti otentik bagi Jokowi untuk menilai kejujuran dan
obyektif tidaknya menteri-menteri dalam menyampaikan laporannya.
"Jika ada indikasi ketidakjujuran atau ketidakobyektifan, maka sudah
cukup alasan bagi presiden untuk mengganti menteri-menteri tersebut,"
tegas Nico.
Nico menganggap, penilaian Jokowi terhadap para menterinya
berdasarkan sejumlah poin seperti penyerapan anggaran, ketepatan
realisasi program, kontribusi dalam penyelesaian masalah, serta
implikasinya bagi kemajuan bangsa.
Tak hanya itu, Nico berharap Jokowi nantinya juga akan
mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja
menteri-menterinya, seperti seberapa sering mereka muncul di media untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.
asalnya, beberapa menteri dinilai hanya mengandalkan media untuk
melakukan pencitraan demi mendapatkan nilai yang baik dari mantan
Gubernur DKI Jakarta itu.
"Sampai sejauh ini memang terlihat beberapa menteri masih mengalami
disorientasi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga terkadang mereka sibuk
mengurusi yang artifisial dan pencitraan, tapi tidak cukup fokus
menangani masalah besar," tutup Nico.
(Okezone.com)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar