JAKARTA - Psikolog politik dari Universitas Indonesia (UI), Dewi Haroen menilai, permintaan tambahan kursi menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan saat ini.
Reshuffle atau perombakan kabinet yang menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah diintervensi oleh partai pendukungnya sendiri.
"Istilahnya inikan representasi internal mereka, artinya ini menggerogoti urusan Jokowi," kata Dewi kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (24/6/2015) malam.
Terlebih, permintaan yang diutarakan ke publik tersebut akan menurunkan kredibilitas Jokowi.
Meski, secara hitung-hitungan, empat kursi menteri yang didapat PDIP sama dengan perolehan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang notabene dukungannya lebih kecil.
Jikapun ingin menghitung pembagian kursi menteri, lanjut Dewi, hal itu harusnya dilakukan pada saat awal pembentukan kabinet. Intervensi saat pemerintahan berjalan hanya akan jadi perusak kestabilan.
"Itukan kesalahan PDIP sendiri sejak awal, saat penyusunan kabinet tidak kuat melobi ke Jokowi. Sementara, Surya Paloh bolak-balik ke Istana. Di sinilah kurangnya, minimnya komunikasi politik dan organisasi politik PDIP," kata Dewi.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Basarah, berharap Presiden Jokowi bisa menambah jumlah kader partainya untuk dapat menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja.
Hal itu dilakukannya lantaran partai berlambang banteng tersebut akan dimintai pertanggungjawaban penuh oleh masyarakat atas jalannya roda pemerintahan lantaran Jokowi merupakan kadernya.
(Okezone.com)
Posting Komentar