JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),
berang lantaran Komnas HAM mengkritik kebijakan Pemprov DKI, soal
relokasi warga Kampung Pulo ke Rumah Susun (Rusun) Jatinegara Barat.
Dalam kritikannya, Komnas HAM menyatakan tidak sepakat karena relokasi ke Rusun Jatinegara Barat merupakan bukan keinginan warga. Menanggapi hal itu, Ahok mengaku heran. Dijelaskannya, relokasi tersebut merupakan usulan dari warga asli Kampung Pulo sendiri.
"Saya capek Komnas HAM ngomong itu. Sekarang saya tanya, kenapa kami bangun Rusun di Jatinegara? Membongkar satu Gedung PU (Pekerjaan Umum), siapa yang minta ke sana? Orang Kampung Pulo yang minta!," ketus Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Diungkapkan Ahok, sebelum membangun Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI pernah menawarkan lokasi lain, namun hal itu ditolak oleh warga Kampung Pulo.
"Waktu itu kan kamu yang cari alasan. Eh kamu pindah ya? Enggak mau, saya maunya di situ. Saya tahu otak kamu, kamu pikir kita enggak bakal bongkar gedung kami, kan?" tambahnya.
"Saya bilang sama Pak Jokowi (mantan Gubernur DKI Joko Widodo), mau di mana? Di situ, Gedung PU. Iya bongkar satu gedung, kita bangun (rususn). Lalu kamu masih bilang kita tidak transparan? Kamu tidak tahu, kamu ke mana? Kamu yang minta, kok," tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, para warga yang protes tersebut bukan merupakan warga asli Kampung Pulo. Mereka, kata Ahok, iri kepada warga asli Kampung Pulo yang mendapat rusun sebagai upaya ganti rugi oleh Pemprov DKI.
"Bagaimana kamu mengaku warga asli Kampung Pulo, kalau sekarang kamu membuat Ciliwung tinggal tiga meter? Berarti kamu pengemplang sungai yang melakukan reklamasi sungai menggunakan sampah sampah. Hitung aja di situ," imbuhnya lagi.
Oleh karenanya, Ahok heran lantaran adanya protes yang dilakukan Komnas HAM. Sehingga, kata Ahok, protes tersebut memperhambat kebijakan Pemprov DKI dalam menata Ibu Kota.
"Dia (Komnas HAM) ngomong saja. Sekarang saya tanya, itu (bangunan yang dibongkar), kontrakan apa bukan? Itu juga harus dibedakan. Komnas HAM pernah enggak, tangkap orang yang jual rusun? Sekarang enggak bisa jual, makanya cari akal karena harus pakai KTP," lanjut Ahok lagi.
"Kenapa yang masuk (rusun) sedikit? Karena banyak yang ngontrak. Kamu kira apa orang jual lahan, dia beli? Dia uruk-uruk sungai, dia bangun, sewain. Itulah mereka yang marah hari ini," tandasnya.
Dalam kritikannya, Komnas HAM menyatakan tidak sepakat karena relokasi ke Rusun Jatinegara Barat merupakan bukan keinginan warga. Menanggapi hal itu, Ahok mengaku heran. Dijelaskannya, relokasi tersebut merupakan usulan dari warga asli Kampung Pulo sendiri.
"Saya capek Komnas HAM ngomong itu. Sekarang saya tanya, kenapa kami bangun Rusun di Jatinegara? Membongkar satu Gedung PU (Pekerjaan Umum), siapa yang minta ke sana? Orang Kampung Pulo yang minta!," ketus Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Diungkapkan Ahok, sebelum membangun Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI pernah menawarkan lokasi lain, namun hal itu ditolak oleh warga Kampung Pulo.
"Waktu itu kan kamu yang cari alasan. Eh kamu pindah ya? Enggak mau, saya maunya di situ. Saya tahu otak kamu, kamu pikir kita enggak bakal bongkar gedung kami, kan?" tambahnya.
"Saya bilang sama Pak Jokowi (mantan Gubernur DKI Joko Widodo), mau di mana? Di situ, Gedung PU. Iya bongkar satu gedung, kita bangun (rususn). Lalu kamu masih bilang kita tidak transparan? Kamu tidak tahu, kamu ke mana? Kamu yang minta, kok," tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, para warga yang protes tersebut bukan merupakan warga asli Kampung Pulo. Mereka, kata Ahok, iri kepada warga asli Kampung Pulo yang mendapat rusun sebagai upaya ganti rugi oleh Pemprov DKI.
"Bagaimana kamu mengaku warga asli Kampung Pulo, kalau sekarang kamu membuat Ciliwung tinggal tiga meter? Berarti kamu pengemplang sungai yang melakukan reklamasi sungai menggunakan sampah sampah. Hitung aja di situ," imbuhnya lagi.
Oleh karenanya, Ahok heran lantaran adanya protes yang dilakukan Komnas HAM. Sehingga, kata Ahok, protes tersebut memperhambat kebijakan Pemprov DKI dalam menata Ibu Kota.
"Dia (Komnas HAM) ngomong saja. Sekarang saya tanya, itu (bangunan yang dibongkar), kontrakan apa bukan? Itu juga harus dibedakan. Komnas HAM pernah enggak, tangkap orang yang jual rusun? Sekarang enggak bisa jual, makanya cari akal karena harus pakai KTP," lanjut Ahok lagi.
"Kenapa yang masuk (rusun) sedikit? Karena banyak yang ngontrak. Kamu kira apa orang jual lahan, dia beli? Dia uruk-uruk sungai, dia bangun, sewain. Itulah mereka yang marah hari ini," tandasnya.
Posting Komentar