Pihak Istana dibuat geram atas beredarnya pesan berantai atau broadcast yang menyatakan Presiden Joko Widodo akan menghadiri sebuah acara reuni anggota keluarga PKI dan Gerwani seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut disebutkan bila Presiden Jokowi akan meminta maaf kepada keluarga PKI.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, tak ada di dalam pikiran presiden untuk meminta maaf kepada keluarga korban PKI. Pihak kepolisian sudah mengetahui siapa pelaku penyebar fitnah tersebut.
"Dan itu aparat kepolisian sudah tahu orang yang menyebarkannya. Kalau yang bersangkutan tidak segera katakanlah tobat, enggak perlulah, dalam keadaan seperti ini kita harusnya bersatu. Tapi ini kan malah membuat isu baru. Hal yang hanya akan meresahkan dalam masyarakat. Padahal sama sekali presiden tidak pernah berpikiran itu," kata Pramono di Istana, Jakarta, Rabu (30/9).
Untuk langkah pertama, tegas Pramono, pemerintah memberikan peringatan terhadap penyebar fitnah, sebelum kemudian diambil langkah-langkah hukum lebih lanjut.
"Ya kita ingatkan terlebih dulu lah. Supaya negara kita negara demokrasi, kita menghormati hukum. Kita tidak ingin juga nanti ada kesan bahwa selalu presiden menggunakan kekuasaannya," jelasnya.
Bekas Sekjen PDIP itu menambahkan, pemerintah telah mengantongi identitas penyebar broadcast fitnah tersebut. Hal itu juga telah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.
"Kan sekarang dengan gampang alatnya cari siapa yang broadcast pertama kali, dan sudah ketemu yang broadcast pertama kali. Kemudian temannya sekian orang me-amplifier. Sehingga secara masif kemudian menyebar. Tetapi antara orang itu dan robot-robot twitter yang di sosmed sebenarnya orangnya itu itu saja," jelasnya.
Adapun kepentingan penyebar fitnah tersebut, diakui Pramono adalah untuk membuat resah. Termasuk mendiskreditkan Presiden Jokowi.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, tak ada di dalam pikiran presiden untuk meminta maaf kepada keluarga korban PKI. Pihak kepolisian sudah mengetahui siapa pelaku penyebar fitnah tersebut.
"Dan itu aparat kepolisian sudah tahu orang yang menyebarkannya. Kalau yang bersangkutan tidak segera katakanlah tobat, enggak perlulah, dalam keadaan seperti ini kita harusnya bersatu. Tapi ini kan malah membuat isu baru. Hal yang hanya akan meresahkan dalam masyarakat. Padahal sama sekali presiden tidak pernah berpikiran itu," kata Pramono di Istana, Jakarta, Rabu (30/9).
Untuk langkah pertama, tegas Pramono, pemerintah memberikan peringatan terhadap penyebar fitnah, sebelum kemudian diambil langkah-langkah hukum lebih lanjut.
"Ya kita ingatkan terlebih dulu lah. Supaya negara kita negara demokrasi, kita menghormati hukum. Kita tidak ingin juga nanti ada kesan bahwa selalu presiden menggunakan kekuasaannya," jelasnya.
Bekas Sekjen PDIP itu menambahkan, pemerintah telah mengantongi identitas penyebar broadcast fitnah tersebut. Hal itu juga telah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.
"Kan sekarang dengan gampang alatnya cari siapa yang broadcast pertama kali, dan sudah ketemu yang broadcast pertama kali. Kemudian temannya sekian orang me-amplifier. Sehingga secara masif kemudian menyebar. Tetapi antara orang itu dan robot-robot twitter yang di sosmed sebenarnya orangnya itu itu saja," jelasnya.
Adapun kepentingan penyebar fitnah tersebut, diakui Pramono adalah untuk membuat resah. Termasuk mendiskreditkan Presiden Jokowi.
[Mdk/dan]
Posting Komentar