TOKYO – Jepang berencana menghentikan sumbangan dana bagi UNESCO. Meski tidak menghentikan sumbangan dana, jumlahnya akan dikurangi. Kebijakan ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga.
UNESCO memasukkan dokumen mengenai Pembantaian Nanjing sebagai bagian dari program “Peringatan Dunia” pada Sabtu 10 Oktober 2015. Hal ini memicu kemarahan Pemerintah Jepang yang meragukan netralitas badan PBB itu. Faktanya, UNESCO memasukkan berkas mengenai pembantaian Nanjing tidak hanya dari pihak China tetapi juga dari pihak Jepang.
Seperti dilaporkan oleh Japan Today, Selasa (13/10/2015), Pemerintah Jepang melalui pihak kedutaan di Beijing mengajukan protes secara tertulis kepada Kementerian Luar Negeri China. Dalam protes tersebut, pihak negeri Matahari Terbit – julukan Jepang – menyerukan agar pihak China tidak memakai program UNESCO tersebut untuk kepentingan politik.
Pembantaian Nanjing terjadi pada 1937 ketika Jepang masih menduduki China. Puluhan ribu orang tewas disiksa tentara Jepang. Tidak hanya disiksa, para perempuan menjadi korban pemerkosaan.
Dokumen Pembantaian Nanjing berisi empat dokumen dari Pengadilan Militer Internasional yang menyatakan bahwa Jepang sebagai penjahat perang. Dalam dokumen tersebut juga disertakan foto dan video dari misionaris Amerika Serikat.
Posting Komentar