JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tampaknya
masih trauma menyusul pernyataannya terkait keberadaan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dipelintir sejumlah media massa.
Terlihat saat dirinya merespons mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 meminta untuk tidak dipelintir.
"Media jangan melintir Bu Mega tak setuju pilkada serentak. Akan tetapi jika kemungkinan ini tak berjalan baik harus dievaluasi. Padahal, kita telah mempersiapkan diri," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2015).
Megawati mengungkapkan hal tersebut setelah dirinya menginginkan adanya evaluasi pilkada serentak oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bila dalam pelaksanaannya terdapat masalah.
"Kami berharap pilkada pertama serentak ini dilalui dengan baik. Karena kalau pilkada pertama serentak ini belum berjalan dengan baik, tentu harus dievaluasi," ujarnya.
Megawati mencontohkan, banyaknya fenomena calon tunggal di daerah menunjukan ketidaksiapan KPU. Hal tersebut menunjukan pelaksanaan pilkada serentak terkesan terburu - buru dilaksanakan setelah diputuskan DPR.
"Dulu kan alasannya lebih murah, lebih efisien. Saat saya amati saya punya pendapat, ternyata hal itu tak seperti yang diinginkan masih banyak yang harus diperbaiki. Menurut saya terburu - buru dilaksanakan dan diputuskan DPR. Kita sampai lupa sampai hari ini jadi diskusi marak, ketika ada calon tunggal tak ada jalan keluar," pungkasnya.
Terlihat saat dirinya merespons mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 meminta untuk tidak dipelintir.
"Media jangan melintir Bu Mega tak setuju pilkada serentak. Akan tetapi jika kemungkinan ini tak berjalan baik harus dievaluasi. Padahal, kita telah mempersiapkan diri," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2015).
Megawati mengungkapkan hal tersebut setelah dirinya menginginkan adanya evaluasi pilkada serentak oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bila dalam pelaksanaannya terdapat masalah.
"Kami berharap pilkada pertama serentak ini dilalui dengan baik. Karena kalau pilkada pertama serentak ini belum berjalan dengan baik, tentu harus dievaluasi," ujarnya.
Megawati mencontohkan, banyaknya fenomena calon tunggal di daerah menunjukan ketidaksiapan KPU. Hal tersebut menunjukan pelaksanaan pilkada serentak terkesan terburu - buru dilaksanakan setelah diputuskan DPR.
"Dulu kan alasannya lebih murah, lebih efisien. Saat saya amati saya punya pendapat, ternyata hal itu tak seperti yang diinginkan masih banyak yang harus diperbaiki. Menurut saya terburu - buru dilaksanakan dan diputuskan DPR. Kita sampai lupa sampai hari ini jadi diskusi marak, ketika ada calon tunggal tak ada jalan keluar," pungkasnya.
Posting Komentar