JAKARTA — Kualitas sanitasi
di Indonesia dinilai masih sangat kurang dan jauh dari memadai.
Sanitasi yang sudah cukup layak pun hanya dapat ditemui di kota-kota
besar.
Menurut Sekretaris Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan
Rakyat (PUPR), Rina Agustin, sebanyak 39 persen penduduk Indonesia
masih membuang air besar (BAB) secara sembarangan. Jika merujuk angka di
tiap kabupaten atau kota, sanitasi dengan kualitas rendah mencapai 50
persen.
Rina menuturkan, keadaan sanitasi yang tidak layak juga ditemukan di kota dekat Jakarta. Di Sukabumi, misalnya, ia menemukan wanita berusia sekitar 25 tahun yang membuang hajat di kebun.
"Secara nasional, sebanyak 60 juta orang masih buang air besar (BAB) sembarangan. Akibatnya, 5 juta bayi di Indonesia berpotensi atau berisiko kematian," ujar Rina di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (11/8/2015).
Rina menuturkan, keadaan sanitasi yang tidak layak juga ditemukan di kota dekat Jakarta. Di Sukabumi, misalnya, ia menemukan wanita berusia sekitar 25 tahun yang membuang hajat di kebun.
"Secara nasional, sebanyak 60 juta orang masih buang air besar (BAB) sembarangan. Akibatnya, 5 juta bayi di Indonesia berpotensi atau berisiko kematian," ujar Rina di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (11/8/2015).
Data Unicef menyebutkan, banyak yang meninggal saat dilahirkan. Ini
kemungkinan besar karena kesehatannya. Di samping itu, air yang
digunakan tidak bersih dan kondisi sanitasi tidak layak.
Rina mengaku prihatin atas kondisi tersebut dan berupaya untuk mempelajari angka-angka yang menunjukkan kurangnya akses sanitasi yang layak. Harapannya, ke depan, kondisi kesehatan bisa meningkat.
Selama ini, lanjut dia, urusan sanitasi sering kali dikesampingkan dan tidak menjadi prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah. Meski begitu, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah mengagendakan akses universal terkait sanitasi dengan anggaran hanya 20 persen dari kebutuhan.
Dengan demikian, kata Rina, pemerintah daerah harus bergerak bersama pemerintah pusat untuk menyukseskan akses sanitasi 100 persen. Untuk mewujudkan 61 persen penduduk mendapatkan akses sanitasi layak, prosesnya membutuhkan waktu 30 tahun.
Untungnya, melalui RPJMN tersebut, pemerintah bergerak agresif. Sanitasi masuk dalam program percepatan pembangunan dan target pada 2019 seluruh penduduk Indonesia bisa mengakses sanitasi yang layak.
Rina mengaku prihatin atas kondisi tersebut dan berupaya untuk mempelajari angka-angka yang menunjukkan kurangnya akses sanitasi yang layak. Harapannya, ke depan, kondisi kesehatan bisa meningkat.
Selama ini, lanjut dia, urusan sanitasi sering kali dikesampingkan dan tidak menjadi prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah. Meski begitu, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah mengagendakan akses universal terkait sanitasi dengan anggaran hanya 20 persen dari kebutuhan.
Dengan demikian, kata Rina, pemerintah daerah harus bergerak bersama pemerintah pusat untuk menyukseskan akses sanitasi 100 persen. Untuk mewujudkan 61 persen penduduk mendapatkan akses sanitasi layak, prosesnya membutuhkan waktu 30 tahun.
Untungnya, melalui RPJMN tersebut, pemerintah bergerak agresif. Sanitasi masuk dalam program percepatan pembangunan dan target pada 2019 seluruh penduduk Indonesia bisa mengakses sanitasi yang layak.
(Kompas.com/sw)
Posting Komentar