Mobil Dinas Hanya untuk Bekerja Bukan Mudik

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bersikeras melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI mudik menggunakan kendaraan dinas.

"Dari tahun lalu juga enggak boleh," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 26 Juni 2015.
Ahok mengaku hal itu berpatokan terhadap salah satu surat edaran yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "KPK dulu bilang enggak boleh," kata Ahok.

KPK, dalam salah satu surat edarannya yang dikeluarkan pada tahun 2013, melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik. Lembaga pemberantasan korupsi itu beralasan, fasilitas mobil dinas adalah fasilitas yang pengadaan dan perawatannya dibiayai oleh negara. Menggunakan fasilitas itu untuk mudik, sama saja dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Ahok mengaku telah menyiapkan sanksi yang akan diberikan untuk pegawainya yang kedapatan menggunakan fasilitas kerja untuk keperluan pribadi. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, sanksi tersebut bisa berupa teguran secara lisan maupun tertulis.

"Mobil dinas itu hanya untuk dinas atau bekerja," jelas Ahok.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi dalam salah satu pernyataannya, mengizinkan para PNS untuk menggunakan kendaraan dinas yang dimilikinya untuk mudik.

PNS yang diizinkan adalah PNS yang memang belum memiliki kendaraan pribadi, belum berkeluarga, serta tidak berpenghasilan tinggi. Bekas kader Hanura itu beralasan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik bisa menghemat pengeluaran para PNS.
Mereka tidak perlu menghabiskan uang gaji dan THR untuk membeli tiket mudik, sehingga bisa menggunakannya di kampung halamannya. (Viva.co.id)