HONG KONG – Kepolisian Hong Kong menjaga ketat
kantor gubernur jelang pelaksanaan pemungutan suara di parlemen pada
Rabu 17 Juni 2015. Pemerintah Hong Kong pun memberlakukan status siaga
di seluruh wilayah bekas koloni Inggris tersebut.
Pemerintah Hong Kong menempatkan 5.000 petugas kepolisian untuk mengamankan jalannya proses pemungutan suara di parlemen. Mereka juga meminta agar warga Hong Kong tidak terprovokasi oleh isu yang menyesatkan.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (16/6/2016), Pemerintah China mengusulkan sebuah paket untuk melakukan reformasi di Hong Kong. Dalam paket itu Hong Kong akan melakukan pemilihan Gubernur secara langsung pada 2017.
Namun, semua calon gubernur harus melalui serangkaian tes untuk menguji kesetiannya pada pemerintah pusat China di Beijing. Pemerintah berpendapat semua proses ini merupakan jawaban setelah Hong Kong dilanda demonstrasi besar-besar pada 2014.
Kini, Parlemen Hong Kong sendiri akan memutuskan apakah menerima paket reformasi yang diajukan oleh Pemerintah China tersebut. Kelompok aktivis tetap menolak paket reformasi dari China. Mereka tetap menginginkan agar pemilhan Gubernur Hong Kong tetap dilakukan secara langsung tanpa harus persetujuan dari China.
Aktivis pro demokrasi pun meminta komisi pemberantasan korupsi di Hong Kong untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara besok. Pasalnya pemungutan suara besok rawan akan praktik money politics.
Para aktivis juga menilai paket reformasi dari Pemerintah China hanya akal-akalan saja. Mengingat China masih ingin mempunyai pengaruh besar di Hong Kong.
Sebelumnya, seluruh Gubernur Hong Kong dipilih oleh Pemerintah China. Hal inilah yang membuat aktivis turun ke jalan menuntut agar pemilihan Gubernur Hong Kong dipilih langsung oleh rakyat dan tanpa persetujuan dari China.
Akibat aksi tersebut, perekonomian Hong Kong lumpuh total akibat blokade yang dilakukan oleh para aktivis khususnya di pusat kegiatan bisnis.
(Okezone.com)
Pemerintah Hong Kong menempatkan 5.000 petugas kepolisian untuk mengamankan jalannya proses pemungutan suara di parlemen. Mereka juga meminta agar warga Hong Kong tidak terprovokasi oleh isu yang menyesatkan.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (16/6/2016), Pemerintah China mengusulkan sebuah paket untuk melakukan reformasi di Hong Kong. Dalam paket itu Hong Kong akan melakukan pemilihan Gubernur secara langsung pada 2017.
Namun, semua calon gubernur harus melalui serangkaian tes untuk menguji kesetiannya pada pemerintah pusat China di Beijing. Pemerintah berpendapat semua proses ini merupakan jawaban setelah Hong Kong dilanda demonstrasi besar-besar pada 2014.
Kini, Parlemen Hong Kong sendiri akan memutuskan apakah menerima paket reformasi yang diajukan oleh Pemerintah China tersebut. Kelompok aktivis tetap menolak paket reformasi dari China. Mereka tetap menginginkan agar pemilhan Gubernur Hong Kong tetap dilakukan secara langsung tanpa harus persetujuan dari China.
Aktivis pro demokrasi pun meminta komisi pemberantasan korupsi di Hong Kong untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara besok. Pasalnya pemungutan suara besok rawan akan praktik money politics.
Para aktivis juga menilai paket reformasi dari Pemerintah China hanya akal-akalan saja. Mengingat China masih ingin mempunyai pengaruh besar di Hong Kong.
Sebelumnya, seluruh Gubernur Hong Kong dipilih oleh Pemerintah China. Hal inilah yang membuat aktivis turun ke jalan menuntut agar pemilihan Gubernur Hong Kong dipilih langsung oleh rakyat dan tanpa persetujuan dari China.
Akibat aksi tersebut, perekonomian Hong Kong lumpuh total akibat blokade yang dilakukan oleh para aktivis khususnya di pusat kegiatan bisnis.
(Okezone.com)
Posting Komentar